Berita Terkini

Munas IX Korpri, Momentum Akselerasi Korpri Menjadi Organisasi yang Semakin Modern

Jakarta-Humas BKN, Plt. Kepala BKN yang juga Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Korpri Nasional, Bima Haria Wibisana menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) IX Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang diselenggarakan secara luring dan daring pada Jumat-Sabtu (28-29 Januari 2022) di BPSDM Kemendagri Jakarta.Presiden RI, Joko Widodo selaku Pembina Korpri Nasional berharap Munas ke IX Korpri ini dapat dijadikan momentum akselerasi transformasi Korpri menjadi organisasi yang semakin modern dan nasional sehingga dapat bertugas dengan penuh dedikasi dan loyalitas melalui pelayanan dan pengabdian. “Sebagai garda terdepan reformasi birokrasi, Korpri dituntut adaptif menjawab perubahan, melahirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa, mengubah kerumitan birokrasi menjadi kerja yang cepat, efisien dan berorientasi hasil, merombak organisasi yang penuh sekat dan ego sektoral menjadi tim yang solid dan cair, serta menciptakan organisasi yang adaptif, lincah, dan gesit,” lanjut Joko Widodo.Di sisi lain, Zudan Arif Fakrulloh saat menyampaikan sambutan selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Masa Bakti Tahun 2015-2021 mengatakan Munas Korpri merupakan forum tertinggi untuk terus melanjutkan ghirahnya Korpri dan ASN. 

Percepat Digitalisasi Arsip Kepegawaian, BKN Gelar Pelatihan DMS dan Rekonsiliasi Tata Naskah

Jakarta – Humas BKN, Biro Sumber Daya Manusia (SDM) bersama dengan Direktorat Arsip Kepegawaian BKN menyelenggarakan pelatihan Document Management System (DMS) dan Rekonsiliasi Tata Naskah yang dilaksanakan di Ruang CAT Gedung 2 Lantai 6 Kantor BKN Pusat pada Selasa (25/1/2022) yang diikuti oleh 18 pegawai di lingkungan Biro SDM.Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah dalam arahannya berharap setelah pelatihan ini akan berdampak pada kualitas layanan kepegawaian yang diberikan Biro SDM dan selanjutnya dapat terintegrasi sistem informasi pegawai yang ada di Biro SDM dengan SIASN yang sedang dibangun BKN sehingga pengelolaan manajemen kepegawaian akan lebih akurat, terkini, dan berkualitas guna meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh pegawai.Selain itu, BKN diharapkan dapat membantu Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam membantu digitalisasi arsip terutama dalam hal mengelola arsip kepegawaian sebelum melakukan sosialisasi di seluruh kementerian dan pemerintah daerah, karena arsip kepegawaian merupakan salah satu hal penting dalam menerapkan manajemen ASN di mana kita dapat melihat dokumen pegawai dari mulai diangkat sampai dengan pensiun.Program digitalisasi arsip dilaksanakan sebagai upaya mempertahankan aksesibilitas sehingga akan mempercepat pelayanan kepegawaian yang diberikan kepada pegawai. Direktur Arsip Kepegawaian, Yudhantoro Bayu Wiratmoko dalam paparannya menerangkan bahwa aplikasi DMS instansi BKN yang digunakan dalam pelatihan telah terintegrasi dengan SIASN.SIASN adalah sistem yang mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah serta bertujuan untuk memperbaiki kualitas data ASN, khususnya yang menyangkut layanan manajemen kepegawaian.

Tanggapi Dugaan Kebocoran Data di Sejumlah Instansi Pemerintah, BKN Perketat Pengamanan Informasi

Jakarta – Humas BKN, Menanggapi pemberitaan dugaan kebocoran data kredensial melalui serangan malware stealer pada pengguna yang mengakses beberapa situs web atau domain Indonesia (.id) di sejumlah instansi Pemerintah Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memastikan sampai saat ini tidak ditemukan kebocoran data yang berasal dari sistem BKN. Hal ini diketahui melalui hasil monitoring yang dilakukan oleh BSSN terkait kebocoran data kredensial yang mengakses domain .id, seperti yang disebutkan melalui cuitan DarkTracer pada 5 Januari 2022 lalu.Menyadari bahwa semakin maraknya kejahatan dunia maya (cyber crime) yang menyasar pada Lembaga Pemerintah, BKN telah melakukan langkah antisipatif untuk meningkatkan keamanan dan mencegah serta meminimalisir risiko kebocoran data. Di antaranya melalui kegiatan rutin edukasi dan literasi keamanan siber (security awareness) bagi pegawai BKN serta pemanfaatan teknologi pengamanan informasi.“Dengan adanya dugaan insiden kebocoran data di sejumlah instansi Pemerintah, menjadi lecutan bagi BKN untuk terus memperkuat keamanan informasi, yakni dengan meningkatkan awareness di sisi Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan regulasi maupun teknologi secara berkesinambungan,” terang Direktur Infrastruktur Teknologi Informasi (INTI) BKN Jumiati, Sabtu (22/01/2022). Selanjutnya, Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Satya Pratama juga menambahkan bahwa BKN akan terus lakukan koordinasi dan kolaborasi dengan BSSN dalam memonitoring keamanan siber secara berkala, agar kejahatan berbasis teknologi dapat diantisipasi sedini mungkin oleh BKN. nsp