Universitas Mulawarman

Kepala BKN: 5,3 Juta ASN Bisa Jadi Komunikator Branding Keberhasilan Pemerintah

Bogor – Humas BKN, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai komunikator pemerintah dalam mewujudkan delapan agenda prioritas pembangunan nasional atau Asta Cita. Dari total 5,3 juta ASN yang ada, Prof. Zudan sebut jumlah ini merupakan potensi besar sebagai penggerak komunikasi publik untuk menyampaikan kinerja dan keberhasilan pemerintah kepada masyarakat. “Saat ini kita memiliki 5,3 juta ASN yang bisa menjadi komunikator untuk melakukan branding pemerintah. Kita harus sampaikan keberhasilan pemerintah, karya-karya yang kita lakukan agar masyarakat optimis bahwa negara ini bergerak maju,” ujarnya dalam Forum Tematik Bakohumas “BKN Bersama ASN Wujudkan Asta Cita” di Sentul, Rabu (24/09/2025). Menurutnya, ASN tidak hanya bertugas menjalankan birokrasi, tetapi juga mesin utama yang menjaga laju pemerintahan agar tetap berjalan efektif dan dipercaya publik. “Tata kelola pemerintahan ada di tangan ASN, karena itu peran ASN dalam komunikasi pemerintahan sangat menentukan arah bangsa ini,” tegasnya.Lebih lanjut, Prof. Zudan menekankan empat unsur utama yang menjadi kunci komunikasi pemerintahan yang efektif, yaitu People, Process, Product, dan Perception. Keempat unsur ini harus dipahami ASN sebagai fondasi komunikasi publik di tengah derasnya arus perubahan teknologi dan media. Menurutnya, komunikasi tidak lagi hanya berfokus pada informasi, penyampai informasi, dan target informasi, tetapi juga ditentukan oleh teknologi sebagai faktor keempat yang mengubah cara berkomunikasi pemerintah dengan publik. “Komunikasi saat ini tidak hanya berhenti pada informasi, penyampai informasi, dan target informasi. Ada faktor keempat, yaitu teknologi, yang mengubah cara kita berkomunikasi. Karena itu kita harus solid sebagai komunikator pemerintah dengan memahami unsur 4P yaitu People, Process, Product, dan Perception,” jelasnya. Ia juga menyoroti tantangan dalam membangun persepsi publik, yakni kesenjangan komunikasi (gap communication) dan kesenjangan generasi (gap generation). Gap komunikasi muncul ketika pesan pemerintah tidak tersampaikan secara utuh atau kurang dipahami sedangkan gap generasi terjadi karena perbedaan cara menyerap informasi antarkelompok usia. Untuk itu, ASN dan humas pemerintah diminta membuat konten yang relevan, jelas, dan mudah dipahami lintas generasi.Menutup paparannya, Prof. Zudan menekankan pentingnya membangun branding dan marketing kinerja pemerintah secara konsisten dan masif. Hal ini sebagai wujud akuntabilitas publik yang menunjukkan capaian kinerja pemerintah yang berbasis data sebagai bentuk tanggung jawab publik, guna menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat optimisme terhadap kemajuan bangsa.

Pemerintah Matangkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN Baru

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pihaknya terus mematangkan beberapa skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini untuk memastikan kinerja pemerintahan di IKN tetap berjalan produktif ketika sudah pindah ke IKN.“Hari ini kami menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo pada akhir pekan lalu di mana Kementerian PANRB diminta untuk mengoordinasikan skenario perpindahan ASN yang komprehensif dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami menyiapkan beberapa skenario, mulai dari skenario ideal hingga skenario bertahap,” kata Anas dalam pernyataan tertulisnya, Senin (22/01/2024).Dalam pembuatan skenario yang ideal terkait pemindahan ASN ini, Kementerian PANRB juga terus memetakan jumlah ASN yang akan pindah bekerja di IKN. Menurut Anas, dinamika terkait pemindahan ASN ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya.Lebih lanjut Anas mengatakan, untuk menyiapkan skenario pemindahan ASN ini, pihaknya tidak bekerja sendirian. Secara paralel, skenario disusun bersama dengan Otorita IKN (OIKN), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan unsur pertahanan dan keamanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI, serta Polri.Anas menegaskan, Kementerian PANRB juga akan mengintensifkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait data pemetaan jumlah ASN yang akan pindah dari masing-masing instansi. Selain itu, lanjut Anas, Kementerian PANRB juga diminta untuk menyiapkan jumlah kebutuhan ASN, baik yang diusulkan dari ASN yang sudah ada maupun yang akan direkrut, dari tiap kementerian dan lembaga untuk penempatan di IKN.Menurut Menteri PANRB, dalam pengusulan kebutuhan pada Seleksi CASN Tahun 2024 ini, perlu disiapkan formasi khusus yang disiapkan untuk langsung bekerja di IKN. Bukan hanya dari Otorita IKN saja, melainkan juga dari seluruh unsur pemerintah pusat yang akan pindah ke IKN sesuai tahapannya.“Presiden meminta agar kami juga menyiapkan formasi kebutuhan bagi fresh graduate, bukan saja untuk Otorita IKN, tetapi juga seluruh kementerian dan lembaga yang akan pindah ke IKN Nusantara,” kata Anas.Dalam pembuatan skenario pemindahan ASN ke IKN ini, Anas mengatakan pihaknya tidak hanya mengoordinasikan jumlah ASN dari pemerintah pusat yang akan pindah saja. Lebih dari itu, Kementerian PANRB juga harus menyiapkan skenario agar fungsi pemerintahan dapat langsung berjalan optimal.“Tentu kita koordinasi dengan kementerian/lembaga juga berapa sesungguhnya yang diperlukan bagi talenta-talenta unggul yang akan dipilih oleh kementerian/lembaga untuk langsung berkantor di IKN Nusantara,” imbuhnya.Selain terkait dengan sumber daya manusia (SDM) aparatur, Kementerian PANRB juga bertugas untuk menyiapkan tata kelola pemerintahan yang akan dijalankan di IKN. Anas menyampaikan, sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi juga harus sudah matang untuk diimplementasikan di IKN.“Hal ini terkait dengan transformasi digital pemerintahan, khususnya portal Layanan Aparatur Negara, agar skenario pemindahan ASN dan sistem tata kelola pemerintahan berjalan serentak dan saling terintegrasi. Hal ini sejalan dengan penyiapan government technology (GovTech) yang juga sedang kami siapkan,” ujar Anas.Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif di IKN, lanjut Anas, diperlukan implementasi SPBE yang baik serta beberapa pendukung. Di antaranya interkoneksi data dan informasi, interoperabilitas aplikasi dan teknologi informasi, serta standar sistem dan keamanan informasi. Selain itu, juga dibutuhkan proses bisnis tematik cross-cutting, integrasi layanan digital berbagi pakai, serta shared office. (HUMAS KEMENTERIAN PANRB/UN)

Internalisasi BerAKHLAK, Taktik Membangun Budaya Kerja ASN

JAKARTA – Membangun budaya kerja aparatur sipil negara (ASN) memerlukan usaha berkelanjutan. Bukan sekadar sosialisasi, internalisasi nilai dasar (core values) BerAKHLAK adalah taktik yang diperlukan agar bibit BerAKHLAK dapat berkembang dengan subur.Komitmen menginternalisasi budaya kerja dengan landasan BerAKHLAK diwujudkan melalui lahirnya peta jalan (roadmap) penguatan budaya BerAKHLAK. Asisten Deputi Penguatan Budaya Kerja SDM Aparatur Kementerian PANRB Damayani Tyastianti menyebut bahwa fokus roadmap dibagi menjadi tiga poin utama, yakni sosialisasi dan internalisasi, aktivasi, dan penguatan.“Tahun 2022 fokusnya adalah sosialisasi dan internalisasi budaya, sementara untuk tahun 2023 kita akan masuk pada tahap aktivasi. Harapannya pada 2024, budaya BerAKHLAK bisa masuk pada level penguatan,” jelasnya dalam Workshop Tim Penggerak Budaya Kerja ASN, di Jakarta, Kamis (12/05).Dalam konteks pelaksanaan reformasi birokrasi, upaya pembangunan budaya kerja BerAKHLAK menjadi aspek utama penguatan manajemen perubahan. Penguatan peran agen perubahan (agent of change) dalam aktivasi budaya kerja ASN menjadi sorotan penting. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan setiap unsur organisasi dalam mendorong perubahan dari berbagai aspek pelaksanaan reformasi birokrasi dapat mentransformasi sistem kerja organisasi, pola pikir, dan culture set ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, dan berintegritas selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan stakeholder yang semakin meningkat.Penerapan budaya kerja berlandaskan BerAKHLAK, yang merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, masih dirasa belum maksimal. Menurut Founder of ACT Consulting Ary Ginanjar Agustian, hal tersebut dilatarbelakangi oleh fokus yang masih tertuju pada struktur, strategi, dan sistem. Padahal menurutnya, saat ini fokus harus diarahkan pada membangun perilaku, nilai-nilai, dan keyakinan (budaya kerja).“Core values BerAKHLAK jangan hanya disosialisasikan tetapi diinternalisasikan. Sosialisasi itu hanya sampai level pengetahuan atau knowledge, sementara internalisasi menempatkan BerAKHLAK sebagai nilai dan keyakinan di hati ASN,” ujarnya.Tidak hanya membangun roadmap, upaya memaksimalkan internalisasi BerAKHLAK juga diwujudkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bekerja sama dengan para stakeholder dengan menginisiasi Tim Penggerak Budaya Kerja ASN. Tim ini nantinya  bertugas untuk menggelorakan, memantau, dan mendampingi instansi pemerintah dalam penerapan nilai-nilai dasar ASN.Board of Expert ACT Consulting Rinaldi Agusyana menjelaskan, untuk melakukan transformasi budaya kerja, ASN harus dibekali dengan tiga bahan yakni pengetahuan (knowledge), pola pikir (mindset), dan perilaku (behavior). Kombinasi antara ketiganya yang nantinya akan menghasilkan dampak untuk meningkatkan indeks layanan publik ASN.Mengutip pernyataan dari John P. Kotter dalam buku The Heart of Change, Rinaldi menjabarkan bahwa 70 persen transformasi yang pernah dilakukan gagal karena hanya menggunakan kepala (head) tanpa melibatkan hati (heart). Pemimpin yang berhasil dalam melakukan transformasi adalah mereka yang melibatkan hati (heart).“Struktur, sistem, strategi yang tertulis adalah hasil olah head, olah intelektual, olah knowledge. Sementara transformasi yang melibatkan hati itu memerlukan tiga potensi kekuatan luar biasa yang terdiri dari intelektual (IQ), emosional (EQ), dan spiritual (SQ),” terangnya.Internalisasi, aktivasi, dan penguatan budaya BerAKHLAK yang tercantum dalam peta jalan, diharapkan akan melahirkan outcome berupa perubahan perilaku ASN sesuai panduan perilaku BerAKHLAK dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik oleh ASN. Pada akhirnya, perbaikan citra publik terhadap ASN serta peningkatan minat publik menjadi ASN, yang bangga melayani bangsa juga bisa terjelma.

BKN Dorong Seluruh Instansi Implementasikan Manajemen ASN Sesuai NSPK

Jakarta-Humas BKN, Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam perannya mengawasi dan mengendalikan penerapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), terus mendorong seluruh instansi untuk dapat mewujudkan implementasi Manajemen ASN sesuai dengan NSPK. Hal ini senada dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Reformasi Birokrasi dalam mewujudkan birokrasi yang capable di tahun 2024, bahwa pemerintah menargetkan kepada seluruh instansi dapat mengimplementasikan Manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK dengan nilai minimal baik.Deputi Bidang Wasdal Otok Kuswandaru mengungkapkan, pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian dari strategi dalam mengawal secara masif implementasi NSPK Manajemen ASN di instansi seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan saat membuka acara Penyerahan Hasil Indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2021 dan Penandatanganan Komitmen Target Hasil Indeks NSPK Manajemen ASN Tahun 2022 pada Instansi Pusat di Wilayah Kerja Direktorat Wasdal III, Selasa (12/04/2022) di BKN Pusat.Berdasarkan hasil Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) yang dilakukan para Auditor Manajemen ASN BKN pada 22 Instansi Pusat di wilayah kerja Direktorat Pengawasan dan Pengendalian III, Direktur Wasdal III Rury Citra Diani menyampaikan bahwa 18% atau 4 Instansi memperoleh hasil indeks implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2021 dengan kategori A (80,01 – 100). Sebanyak 77% atau 17 instansi memperoleh hasil indeks implementasi NSPK Manajemen ASN dengan Kategori B (60,01 – 80). Sementara 1 instansi atau 5% nya masih berkategori E (0 – 20). Hasil Wasdal indeks implementasi NSPK Manajemen ASN tahun 2021 ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk pemberian BKN Award, yang akan diumumkan dan diserahkan di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BKN pada Juni 2022 di Batam.“Wasdal tidak hanya urusan menemukan pelanggaran, tapi juga menyiapkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan melalui rekomendasi,” terang Deputi Bidang Wasdal Otok Kuswandaru saat membuka acara. Otok juga memaparkan bahwa BKN telah melakukan transformasi pada penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian melalui aplikasi Integrated Discipline (I’DIS) sebagai sistem informasi pelaporan proses hukuman disiplin yang terintegrasi dan Indeks NSPK untuk memastikan tata kelola manajemen ASN seluruh instansi berjalan sesuai koridor NSPK.Sampai saat ini, penyerahan hasil indeks implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2021 ini telah dilakukan pada sejumlah instansi di wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) BKN dan instansi pusat, yakni instansi wilayah kerja Kanreg IX BKN Manado pada 10 Maret, wilayah kerja Kanreg X BKN Denpasar pada 22 Maret, wilayah kerja Kanreg III BKN Bandung pada 23 Maret, wilayah kerja Kanreg XIII BKN Aceh pada 29 Maret, wilayah kerja Kanreg VI BKN Medan pada 31 Maret, dan instansi Pusat wilayah kerja Wasdal III pada 12 April 2022. Selanjutnya, penyerahan hasil indeks ini juga akan dilaksanakan di wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya pada 13 April, wilayah kerja Kanreg VIII BKN Banjarmasin pada 20 April 2022 dan Wilayah kerja Kanreg VII Palembang pada 21 April 2022.